Anglo-Norwegian Fisheries Case Tentang Penarikan Garis Pangkal

17 pages
277 views

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
sejarah hukum laut...
Transcript
   Anglo-Norwegian Fisheries Case Tentang Penarikan Garis Pangkalhttp://muliadirusmana.blogspot.co.id/! /! /anglo-norwegian-#isheries-case-tentang.html BAB IPENDAHULUANA.   Latar Belakang Semenjak berakhirnya perang dunia II, hukum laut yang merupakan cabang hukuminternasional telah mengalami perubahan-perubahan yang mendalam. Bahkan, dapat dikatakantelah mengalami revolusi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman[1. !ua perkembangan penting setelah berakhirnya perang dunia II adalah 1.   #enerimaan umum atas dokrin landas kontinen dan zona ekonomi eksklusi$ %.   &eputusan-keputusan international Court Of Justice dalam perkara  Anglo Norwegian FisheriesCase [%!alil yang diungkapkan oleh Bynkersoek melalui bukunya '  De Dominio Maris Desertatio ( yang terbit pada tahun 1)*+ memperingatkan kepada semua negara yang memilikiilayah laut baha kedaulatan suatu negara di laut sangat tergantung pada kemampuan negaratersebut melakukan pengaasan secara $isik terhadap ilayah laut yang dikuasainya itu.Semakin luas ilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara akan semakin besar pula tanggung jaab negara tersebut untuk mengaasinya[.  aut territorial atau laut ilayah adalah, jalur laut yang terletak pada sisi laut garis pangkal /base-line0 dan sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar /outer-limet0 yang ditarik sejajar dengan garis pangkal diatas. enurut praktek negara pada deasa ini jarak antara garis pangkal dan garis atau batas luar tadi berlainan. 2da kalanya menggunakan jarak  mil /Inggris,2merika serikat, jepang, 3ederland0 4 mil /5inlandia, 3oregia, Sedia0, 6 mil /Indonesia,Saudi 2rabia0. 7arak yang terletak antara garis pangkal dan batas terluar laut territorial ini, yangdijadikan dalam mil laut merupakan lebar laut territorial suatu negara[4.  #emikiran mengenai masalah laut territorial negara kepulauan sebenarnya sudahdilontarkan oleh seorang ahli hukum internasional 2ustria bernama 2ubert dalam siding institutede Droit International /I!I0 di 8amburg pada tahun 199). 2ubert menganjurkan agar sidangmeninjau kembali penentuan batas-batas periaran territorial negara-negara yang mempunyaikepulauan di depan pantainya / Coastal archipelagos 0 seperti noregia. !ia mengusulkanmemperlakukan suatu kepulauan / outlying archipelagso 0 sebagai suatu kesatuan, dengan lautmarginal selebar : mil yang di ukur dari pulau-pulau yang terletak pada titik atau posisi yang paling jauh dari kepulauan meskipun demikian usul 2ubert ini tidak mendapat banyak dari peserta sidang /I!I0 barulah pada tahun 1)%9, sidang I!I di !en 8aag berhasil mengeluarkansuatu re$erensi yang memutuskan baha pulua-pulau harus diberlakukan sebagai suatu kesatuankepulauan, dengan ketentuan baha jarak antara pulau-pulau itu tidak boleh melebihi dua kalilipat lebar laut territorial[6. ;agasan 2ubert diatas justru dipraktekkan oleh 3oregia sebagai negara yang memiliki banyak pulau sepanjang pantainya dengan mengeluarkan suatu dekrit <aja pada tahun 1)6tentang perairan territorial noregia. Inggris salah satu negara yang menentang dekrit tersebutkarena yang tadinya ilayah tersebut merupakan laut bebas kini menjadi bagian dari ilayah 3oregia. #enarikan garis pangkal lurus yang dicantumkan dalam decrit <aja 3oregia tersebutternyata mendapat pengakuan dalam hukum internasional dengan adanya putusan mahkamahinternasional tanggal 19 !esember 1)61 dalam perkara sengketa #erikanan 2ntara Inggris dan 3oregia. !engan demikian maka negara-negara pantai memiliki ketambahan luas ilayahlautnya. &asus ini juga dianggap sebagai sebagai salah satu landmark   dalam hukum kebiasaaninternasional sehingga melahirkan &onvensi 7enea[:.Secara teknis yuridis keutuhan geogra$is suatu negara kepulauan ditandai oleh penggunaan sistem tertentu yang dijadikan dasar menarik garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut ilayah suatu negara[+. Sampai saat dicapainya persetujuan jenea tahun 1)69dan 1):*, secara konvensional dalam masalah ini dikenal metode 'normal base line( yang ditarik dari garis air rendah /lo ater line0 sepanjang pantai sebagaimana tertuang dalam pasal   konvensi jenea dan metode 'straight base line( sebagaimana tertuang pada pasal 4 konvensi jenea 1)69 mengenai =eritorial sea and the >ontigous ?one, alaupun konvensi tersebut belummenyebut secara tersendiri mengenai masalah negara kepulauan, tetapi konvensi telah menaruh perhatian kepada negara-negara yang memiliki kondisi geogra$is yang khas[9. B.   Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas, penulis membahas % /dua0 masalah pokok sebagai berikut 1.   Bagaimanakah ketentuan-ketentuan penarikan garis pangkal setelah putusan ahkamahInternasional terhadap kasus  Anglo-Norwegian Fisheries Case .@%.   Bagaimanakah pengaruh pada praktek dan peraturan perundang-undangan Indonesia setelah #utusan  Anglo-Norwegian Fisheries Case .@ BAB IIANALISIS1.   ketentuan-ketentuan penarikan garis pangkal setelah putusan Mahkamah Internasinalterha!ap kasus  Anglo-Norwegian Fisheries Case . #rinsip hukum internasional yang terdapat dalam kasus Anglo-Norway FisheriesCase!  ini adalah mengenai penetapan ase line  zona perikanan 3oregia. aut teritorialatau laut ilayah, adalah jalur laut yang terletak pada sisi laut dari garis pangkal /base line0dan di sebelah luar dibatasi oleh garis atau batas luar /outer limit0 yang ditarik sejajar dengangaris pangkal di atas. Base line merupakan garis pangkal yang dijadikan sebagai pedomanuntuk menarik garis zona perikanan sepanjang  mil atau 4 mil dari garis pangkal tersebut [) .  Sesuai dengan kebiasaan internasional yang dianut kedua negara penetapan gariszona perikanan sejauh  mil diadopsi oleh Anited &ingdom sedangkan jarak 4 mil diadopsioleh 3oregia. Sehingga dalam sengketa ini perbedaan prinsip antara kedua negara tentang penetapan laut territorial dari garis pangkal merupakan tugas ahkamah Internasional untuk memutuskannya, manakah kiranya prinsip yang sesuai dengan hukum internasioanalenarik untuk dikaji kembali kasus perikanan Inggris dan 3oregia atau yang kitakenal  Anglo-Norway Fisheries Case yang merupakan cikal akal sehingga dikenalnya penetapan garis pangkal untuk negara-negara yang memiliki deretan pulau-pulau sepan#ang  pantainya adapun kronologis kasus terse ut yaitu Fakta-fakta ; #ada tahun 1)6 <aja 3oregia mengeluarkan !ecrit &erajaan /royal !ecree0 yangmenetapkan lebar laut territorial 3oregia 4 /empat0 mil laut yang diukur dari pantai padaaktu air laut surut, tetapi tidak mengikuti lekukan-lekukan pantainya melainkan denganmenghubung-gubungkan titik-titik terluar dari pantainya atau titik-titik terluar dari pantai pulau-pulau didepannya. #enarikan garis pangkal seperti ini dianut oleh 3oregia denganalasan baha situasi geogra$is dari pantai-pantai 3oregia yang sedemikian rupa berliku-likunya yang disebut $jord dan didepannya terdapat banyak deretan atau gugusan pulaumaupun karang-karang kering. 7adi tidaklah mungkin bagi 3oregia untuk menerapkangaris pangkal normal dalam mengukur lebar laut territorialnya. !engan berdasarkan padagaris pangkal lurus dalam mengukur lebar laut territorialnya. 3oregia memang lebih beruntung jika dibandingkan dengan mendasarkan pada garis pangkal normal, sebab bagianlaut yang menjadi perairan teritorialnya menjadi bertambah luas, bagian laut yang semulamerupakan laut lepas ketika masih berdasarkan garis pangkal normal kini menjadi bagiandari laut territorial 3oregia. !engan penerapan garis pangkal lurus ini, tentu saja inggrissebagai negara tetangga yang berhadapan langsung dengan 3oregia merasa sangatdirugikan, oleh kerena nelayan-nelayannya yang sudah biasa menangkap ikan di laut yangsemula merupakan bagian dari laut lepas didepan pantai 3oregia yang dengan menerapkan
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x