93142-ID-none

11 pages
3 views

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Description:
Tags
Transcript
   1 KOORDINASI CAMAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAT TOBELO UTARA KECAMATAN HALMAHERA UTARA Oleh: IRNAWATI TIDORE Email : watidedtidore@yahoo.co.id Pembimbing: Dra. F.D.J Lengkong, M.Si Drs. Salmin Dongo, M.si Editor: Drs.Ferry V.I.A. Koagouw MSi  ABSTRACT As stipulated by Act No. 32 of 2004 on Regional Government and PP. No.. 19 Year 2008 on the District, that the sub-district government held a public duty, among others, is coordinating the program / community development activities in the district. Penelitianini goal is to figure out how to coordinate Head towards community development programs in the district of North Tobelo North Halmahera district. Methods used approach is a qualitative research method. The focus penelitianini: (1) sub-district coordination through participation of the people to participate in development planning in development  planning forums in the district, (2) coordination Cama tmelalui the overall guidance and supervision of government work units and community organizations in the district, and ( 3) Head through the evaluation of the coordination of the various programs / activities in the community development districts. Data sources / informants drawn from various elements of the program in respect of empowerment in the sub-region, namely: government work units, organaisasi-society organizations, pemerinta hdesa, BPD, LPM elements,  public figures The number of informants who were interviewed as many as 16 people. Collecting data using interview techniques.  Analysis of data using qualitative analysis techniques interactive model. Based on the analysis of data drawn the conclusion that the coordination of Head towards community empowerment programs which include: encouraging public participation in the forum to participate in district development planning; conduct training and supervise the work of government units and community organizations, and to evaluate the various programs / activities community development in the district, has been able to quite effectively implemented in North KecamatanTibelo. Starting from these results it is suggested penellian: all planned programs / community development activities undertaken by work units and government-organaisasi society organizations should be discussed and determined together in a discussion forum on the development planning kecamatan.Sarana existing coordination as coordination meetings, forums consultation, reporting, query the data/information shoulld also be intensified. Keywords: coordination, community empowerment program.   2 Koordinasi merupakan fungsi administrasi menajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsingkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi-organisasi sehinga kegiatan yang dilaksanakan manjadi teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan secara efesien dan efektif. Pemberdayaan masyrakat merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedang sebagai tujuan pemberdayaan terarah pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup yang baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, perpatisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini dipertegas oleh Ife (dalam Suharto, 1997) mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari segi tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dikemukakan para ahli seperti: 1.   Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang lemah atau kurang beruntung (Ife, dalam Suharto 1997). 2.   Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan pengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidupnya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Person,at,al, dalam Suharto, 1997). 3.   Pemberdayaan membahas pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membenntuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Shardlow dalam Adi, 2008). 4.   Pemberdayaan menujuk pada usaha pengelompokan kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swif dan Levin dalam Suharto, 1997)   3 5.   Pemberdayaan adalah suatu cara dangan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, dalam Suharto, 1997). 6.   Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan, sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasasmita, 1996). Di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara selama ini terdapat beberapa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program yang sudah dan sedang dilaksanakan antara lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Contohnya beberapa program atau kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah ataupun oleh unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan seperti: program bantuan modal bagi usaha kecil, pelatihan usaha ekonomi produktif, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi), pembinaan partisipasi sosial masyarakat, peningkatan motivasi bekerja melalui penerangan dan penyuluhan, pelatihan keterampilan bekerja atau berusaha bagi kaum wanita yang dilaksanakan melalui organisasi PKK, dan lain-lain. Salah satu tugas pokok camat sebagai pemimpin kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan yang meliputi dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna lingkup kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang mempunyai program dan kegiatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, melakukan evaluasi, berbagai program atau kegiatan peberdayaan masyarakat di kecamatan. Tugas camat dalam mengkoordinasikan tugas umun pemerintahan dijabarkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tetang kecamatan yaitu:   4 1.   tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti; a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan. b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swata yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan. c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. 2.   Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum seperti: a. melakukan koordinasi dengan kepolosian Repoblik Indonesia dan TNI mengenai program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. 3.   Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang seperti:n a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan. b. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakkan peraturan perudang-undanga atau POLRI. 4.   Tugas camat dalam mengkoordinasikan pemiliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum seperti: a. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi prangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemiliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum. b. melakukan koordinasi dengan pihak swata dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x